5 Masalah Hukum yang Sering Dihadapi Pelaku Usaha – dan Cara Mengatasinya

Masalah Hukum

Menjalankan usaha tidak hanya soal strategi bisnis dan pemasaran, tetapi juga tentang memahami aspek hukum yang mengatur setiap kegiatan usaha. Banyak pelaku usaha di Indonesia yang baru menyadari pentingnya aspek hukum setelah muncul masalah — padahal, jika diantisipasi sejak awal, berbagai risiko dapat dihindari.

Berikut adalah beberapa masalah hukum yang paling sering dihadapi pelaku usaha, beserta cara mengatasinya.

1. Perjanjian Kerja yang Tidak Jelas

Banyak pemilik usaha masih menggunakan perjanjian kerja yang dibuat secara lisan atau menggunakan template seadanya. Hal ini bisa menimbulkan sengketa ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pelanggaran kontrak.

Solusi:
Pastikan setiap hubungan kerja dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak. Konsultasikan ke konsultan hukum untuk memastikan perjanjian sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

2. Sengketa dengan Rekan Bisnis

Salah paham dalam kerja sama bisnis bisa berujung pada kerugian besar jika tidak diatur secara hukum.

Solusi:
Gunakan perjanjian kerja sama (MoU) atau kontrak bisnis yang detail dan disahkan secara hukum. Mintalah peninjauan dari konsultan hukum bisnis sebelum menandatangani kesepakatan penting.

3. Izin Usaha dan Legalitas

Banyak UMKM yang beroperasi tanpa izin resmi, seperti NIB, SIUP, atau izin industri. Hal ini berisiko pada penutupan usaha atau denda.

Solusi:
Segera urus perizinan melalui OSS (Online Single Submission) dan pastikan semua dokumen perusahaan lengkap — mulai dari akta pendirian, NPWP, hingga surat domisili usaha.

4. Perlindungan Merek

Tanpa pendaftaran merek, nama atau logo usaha Anda bisa digunakan pihak lain.

Solusi:
Daftarkan merek dagang Anda ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Proses ini dapat dibantu oleh konsultan hukum agar berjalan cepat dan sesuai prosedur.

5. Penagihan Piutang Bermasalah

Salah satu tantangan terbesar dalam dunia usaha adalah ketika klien tidak melakukan pembayaran tepat waktu.

Solusi:
Gunakan surat somasi atau pendekatan hukum perdata untuk menagih piutang dengan cara yang sah. Konsultan hukum dapat membantu menyiapkan dokumen dan strategi penagihan yang efektif tanpa merusak hubungan bisnis.

Kesimpulan

Memahami hukum bisnis bukan hanya soal menghindari masalah, tetapi juga langkah penting untuk membangun usaha yang berkelanjutan dan profesional. Jika Anda membutuhkan pendampingan hukum, tim konsultan kami siap membantu Anda mulai dari penyusunan kontrak hingga penyelesaian sengketa.

📞 Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp untuk konsultasi gratis awal!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *